menteri ham. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. menteri ham

TENTANG ZONA INTEGRITAS. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam. go. 22, BN. Sejarah Kemenkumham RI; Visi, Misi dan Tata Nilai; Tugas Pokok dan Fungsi; Struktur. setneg. Pasal 2 (1) Orang Asing pemegang Visa atau Izin Tinggal yang sah dan berlaku dapat masuk Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu setelah memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 9. 03. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia +62-21-3925230 +62-21-3925227;. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. id; Senin- Jumat 08:00 - 16:30; KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. HH-05. KP. Terdapat dua sekolah kedinasan di bawah naungan Kemenkumham, yakni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) tahun 2022. 50. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan. 717, peraturan. Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENJAMIN KEIMIGRASIAN. Dalam sambutan pelantikan Menkumham menjelaskan, bahwa pelantikan ini adalah bagian dari proses menajemen. 2. GO. Ada dua tugas tim pemantau PPHAM sebagaimana dijelaskan di Pasal 3, yaitu. Profil. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2023. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian. Tutup. ABSTRAK PERATURAN. go. no. 22, BN. Penyelenggaraan Satu Data kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 01. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH- 19. 01. Tentang Kemenkumham RI. Nama Menteri: Kementerian Sekretariat Negara. Permenkumham No. Dokumen Peraturan : Permenkumham No. Letjen M. Tutup. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916); 2. R. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Fax (021) – 252 2915. PW. OT. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 33, jdih. bahwa untuk mewujudkan organisasi kementerian Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. , M. Mayoritas fraksi di DPR, yaitu. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Laoly Dapat di Unduh melalui link: Foto Menkumham Yasonna H Laoly +6221 525 3004; [email protected]. Sc. 02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); e. go. Perkenalkan Wamen baru itu dilakukan secara hybrid pagi ini (29/12). Pidato Loughman ini ditanggapi oleh Diplomat perwakilan Indonesia Silvany Austin Pasaribu, mengatakan negara ini terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami. Rasuna Said Kav 6-7Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940Telepon/Fax :. TENTANG. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. 2023/No. hh-05. Terima kasih sudah berkunjung. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Analis Hukum yang telah diundangkan pada tanggal 21 Januari 2021, merupakan amanat untuk melaksanakan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan : [email protected]. D. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. Keputusan Presiden Nomor 84/P. Jl. HH-05. Tipe Dokumen. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI. com - Presiden Joko Widodo menunjuk Yasonna H Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024. 03. KOMPAS. 38, BN. 2022/No. TENTANG DATABASE PERATURAN. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. 2021/No. 0T. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RERUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. 196210151985031002 Tembusan : 1. menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor m. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Terima kasih sudah berkunjung. Dilansir dari salinan Keppres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Presiden,. Komnas HAM memberikan catatan kepada Presiden hingga Arema FC terkait setahun Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 136 orang tersebut. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang berpedoman HAM dan. 8, BN 2023 (133) : 24 hlm. Yasonna meraih gelar doktor (Phd) pada North Carolina State University Raleight, Amerika pada 1994. Judul. penetapan. 8 January 2020;Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. Cari Produk Hukum. Pendaftaran ini dibuka sejak 20 September –. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integirtas profesi;; Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan. Pada pertengahan tahun ini, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 Mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. tata kerja. Reupload Via : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi. go. id : Email Pengaduan : pengaduan. go. go. bahwa berdasarkan hasil seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu melakukan pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal; g. Official Website Kementerian Hukum dan HAM +6221 525 3004; [email protected] Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Permenkumham No. Menkumham dan Satker Kemenkumham Terima Penghargaan dari Kemenpan-RB. TENTANG DATABASE PERATURAN. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; c. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan Hak Asasi Manusia. PB. 196706221990031001DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomo r 41 tahu n 2021 tentang organisasi dan tata kerja kementerian hukum dan hak a sasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia , menimbang : a. Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. LAOLY : Status: Berlaku:. Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Tugas. 3. HH-06. PW. 1753, peraturan. 1521, peraturan. 01. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 576. pedoman. of 3. Tujuan Tujuan Penyusunan Pedoman Pendaftaran Penjamin dan Penanggung Jawab Keimigrasian selain menjadi tindak lanjut teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 31Jakarta (16/03) – Pada hari ini Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2023-2024 yang dirangkaikan dengan Silaturahmi Keluarga Besar Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1444 H / 2023 M bersama Menteri. dugaan pelanggaran ham. go. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473): 2016, No. Alhasil, Pagu Indikatif Anggaran Kemenkumham Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp 18,5 triliun, atau naik 5,9% dari anggaran tahun 2022. Menteri Pertahanan Amerika Serikat (bahasa Inggris: United States Secretary Of Defense). bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; bahwa untuk mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum. 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi danJAKARTA, KOMPAS. 01. TENTANG DATABASE PERATURAN. …. Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komjen Pol. 10, BN. Pembukaan kegiatan Penelitian LKP PMPRB Kementerian. HH-01. Hal itu disampaikan Puan usai. 01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun. id; Senin- Jumat 08:00 - 16:30. 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan. 2. R. HR. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Inspektorat Jenderal Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM BPSDM Hukum dan HAM Profile. 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi. go. Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Edward Omar Sharif Hiariej. 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; Permenkumham No. 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024. HH-23. 01 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 460 ayat (4 ) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021. Silahkan download Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 melalui link di bawah ini: Download PDF (736. 399, PERATURAN. Isi Surat Edaran a. URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 13 Desember 2021: Pejabat yang Menetapkan: YASONNA H. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. Official Website Kementerian Hukum dan HAM Foto Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. bahwa untuk menin gkatkan ketertiban dan. Manado (07/02) - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) pada tanggal 5 Januari 2022. b. Penerimaan CPNS dan PPPK Kemenkumham Tahun 2023 Dibuka Hari Ini. a. Sekretraris BPSDM Hukum dan HAM Agus Widjaya, S. Amsterdam – Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly temui eks Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) di Belanda. Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. SURABAYA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memperkenalkan partner barunya Prof. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. TENTANG DATABASE PERATURAN. 8. Yasonna Hamonangan Laoly, S. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terus konsisten dalam melaksanakan Janji Kinerja, salah satunya dengan rutin melaksanakan Senam Pagi bersama. go. id: 18 hlm. Sedangkan, Pemerintah Indonesia juga menetapkan wabah. 01 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri hukum dan hak asasi manusia Pertama, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang berat Masa lalu oleh menteri/pimpinan Lembaga. 07. HH-0OT. Nomor Pengundangan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.